Berita Hukum

Dissenting Opinion Hakim Andi: Ketika Independensi Hakim Berbicara dalam Perkara Nadiem Makarim Oleh: Dr. Teguh S. Utomo, S.Psi., S.H., M.H., M.M., CTT.

Vonis terhadap Nadiem Makarim kembali memantik perdebatan publik. Namun, di balik putusan mayoritas majelis hakim, terdapat satu fakta hukum yang tidak boleh diabaikan, yakni adanya dissenting opinion (pendapat berbeda) dari Hakim Andi. Perbedaan pendapat tersebut bukan sekadar catatan kaki dalam putusan, melainkan cerminan nyata bahwa independensi hakim masih hidup dalam sistem peradilan Indonesia.

DR. TEGUH SUHARTO UTOMO, S.H., M.H.: FUNGSI KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN DAN BATAS PENGAJUAN GUGATAN

Owner PT Anneko Laporkan Mantan General Manager ke Polisi, Diduga Bangun “Perusahaan dalam Perusahaan”

Dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan perusahaan kembali mencuat. Owner PT Anneko, TS, resmi melaporkan mantan General Manager perusahaan, AH bersama pihak lain, ke Polrestabes Surabaya atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan.

Inkrah hingga MA, Gugatan Berulang Kartika Permatasari Kembali Kandas, Kuasa Hukum: Asas Nebis in Idem Harus Dihormati

Setelah menempuh proses hukum selama lebih dari tiga tahun (2023-2026)  sengketa perdata antara Olivia Irawan dan Herlambang melawan Kartika Permatasari akhirnya memperoleh kepastian hukum. Seluruh upaya hukum yang ditempuh Kartika pada akhirnya tidak mengubah Putusan yang telah memenangkan Olivia Irawan dan Herlambang.

Dr. Teguh Suharto Utomo: Putusan DK KAI 2018 Sudah Sah & Mengikat, Tak Ada Lagi Beban Hukum

Kembali mengemukanya pembahasan terkait riwayat hukum yang pernah melibatkan nama Advokat Dr. Teguh Suharto Utomo, S.Psi., S.H., M.H., M.M., CTT di wilayah hukum Polda Jawa Timur, mendorong penegasan resmi mengenai status hukumnya. Dr. Teguh menegaskan secara tegas bahwa seluruh permasalahan hukum yang pernah disandangnya telah selesai sepenuhnya, bersih, dan memiliki kekuatan hukum mutlak. Ia juga mengingatkan kembali asas hukum dasar yang sering kali terabaikan: penilaian terhadap perbuatan masa lalu harus merujuk pada aturan yang berlaku saat kejadian, bukan peraturan baru yang lahir belakangan.

Owner PT Anneko Laporkan Aditya Hendratha dkk ke Polisi atas Dugaan Penggelapan dalam Jabatan

Owner PT Anneko Laporkan Aditya Hendratha dkk ke Polisi atas Dugaan Penggelapan dalam Jabatan Dr. Teguh Suharto Utomo: adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan

Korban Laka Anak 5 Tahun Belum Ada Pertanggung Jawaban: Advokat Teguh Suharto Utomo Tempuh Jalur Gugatan Perdata

Surabaya,– Kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa Marlince Viola, balita 5 tahun di Jalan H.R. Muhammad, Surabaya, memasuki babak baru. Kuasa hukum keluarga korban, Dr. Teguh Suharto Utomo,S.Psi., S.H., M.H., M.M., CTT., menyatakan akan menempuh gugatan perdata jika penyelesaian musyawarah tidak menghasilkan keadilan. Pernyataan itu disampaikan Dr. Teguh kepada media, Jumat. Ia menegaskan komitmennya memperjuangkan hak-hak korban yang hingga kini disebut keluarga belum mendapat bentuk pertanggung jawaban memadai. Berdasarkan keterangan keluarga, Viola mengalami kecelakaan di Jalan H.R. Muhammad beberapa bulan lalu. Insiden itu menyebabkan luka berat dan berdampak serius terhadap kondisi fisik korban.

Adv. Dr. Teguh Suharto Utomo, S.Psi., S.H., M.H., M.M., CTT: Kasus Pencucian Uang Terkait Bisnis BBM Kapal, Jejak Dana Akan Diusut Tuntas

Proses hukum kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret nama Tan Irwan memasuki babak baru. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polrestabes Surabaya, tersangka diketahui tidak mengindahkan dua kali surat panggilan resmi tanpa memberikan keterangan maupun alasan yang sah.

Musuh Terbesar Advokat Terkadang Adalah Kliennya Sendiri

Di ruang sidang, Advokat sering dianggap sedang berhadapan dengan jaksa, penyidik, atau kuasa hukum lawan. Namun dalam kenyataan praktik, ujian terberat seorang advokat justru terkadang datang dari orang yang dibelanya sendiri, yaitu klien.

Hendarsam Marantoko, Dirjen Imigrasi Pilihan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menunjuk advokat dan politikus Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Keputusan Presiden Nomor 187/TPA Tahun 2025. Penunjukan ini terjadi ketika kementerian tersebut masih menjalankan proses seleksi terbuka untuk jabatan yang sama. Sebelumnya, seleksi tahap pertama pada 2025 telah menghasilkan tiga kandidat, yaitu Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja, bahkan sempat direncanakan seleksi gelombang kedua pada Maret 2026. Namun setelah keputusan presiden diterbitkan, pemerintah menghentikan proses seleksi tersebut karena jabatan Dirjen Imigrasi telah ditetapkan untuk Hendarsam, yang dijadwalkan akan dilantik pada April 2026.